650 Buruh Turun ke Disnaker Dumai, Tolak UMK 2027 dan Desak Penetapan UMSK

650 Buruh Turun ke Disnaker Dumai, Tolak UMK 2027 dan Desak Penetapan UMSK
dok ilustrasi AI

DUMAI – Sekitar 650 buruh yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran dan Tembakau (FSB KAMIPARHO–KSBSI) Kota Dumai menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Dumai, Jumat (20/11/2026).

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Pemerintah Kota Dumai dan Dewan Pengupahan Kota (DPK) agar segera membahas serta menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2027, khususnya bagi pekerja di sektor industri pengolahan minyak kelapa sawit beserta industri turunannya.

Dalam aksi tersebut, Ketua DPC FSB KAMIPARHO–KSBSI Kota Dumai, Hasrizal, diwakili Wakil Ketua Harian, Aritonang, yang memimpin langsung jalannya orasi. Ia didampingi Koordinator Aksi Hamdi Nasri serta sejumlah pengurus lainnya.

Di hadapan ratusan massa aksi, Aritonang menegaskan bahwa perjuangan mendapatkan UMSK bukanlah tuntutan yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, pihak serikat buruh telah menempuh berbagai upaya dan pendekatan secara administratif kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.

"Kami sudah melakukan berbagai upaya secara prosedural. Mulai dari meminta audiensi dengan Disnaker, meminta kesempatan bertemu langsung dengan Kepala Disnaker, hingga menyampaikan permohonan pertemuan kepada Wali Kota Dumai. Namun, sampai saat ini upaya tersebut belum mendapatkan tanggapan sebagaimana yang kami harapkan," tegas Aritonang.

Ia menyebutkan, aksi damai tersebut menjadi langkah lanjutan setelah sejumlah permohonan audiensi yang disampaikan sebelumnya belum membuahkan hasil.

Aritonang menilai sektor industri pengolahan kelapa sawit dan industri turunannya memiliki karakteristik pekerjaan serta risiko kerja yang berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya.

Selama ini, kata dia, pekerja di industri pengolahan kelapa sawit masih menerima upah berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku secara umum. Padahal, karakteristik pekerjaan dan risiko di sektor tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan standar upah sektoral.

"UMK merupakan upah minimum yang berlaku secara umum. Sementara pekerja di industri pengolahan kelapa sawit memiliki karakteristik pekerjaan dan tingkat risiko yang lebih tinggi. Karena itu, kami meminta adanya pengelompokan upah melalui UMSK agar kesejahteraan pekerja di sektor tersebut lebih diperhatikan," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan pengusulan UMSK di Kota Dumai telah berlangsung sejak 2006. Karena itu, pihaknya tidak ingin perjuangan panjang tersebut kembali gagal hanya akibat lambatnya proses pembahasan.

Tolak Penetapan UMK 2027

Selain memperjuangkan UMSK, FSB KAMIPARHO–KSBSI Kota Dumai juga menyatakan penolakan terhadap hasil pembahasan penetapan UMK Kota Dumai Tahun 2027 oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK).

Berdasarkan hasil evaluasi internal organisasi, penetapan UMK 2027 oleh DPK menggunakan indeks perkalian alfa 0,5 atau kategori terendah, dengan kenaikan sebesar 5,4 persen dibandingkan UMK 2026 atau setara Rp240.000.

Sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap keputusan tersebut, perwakilan FSB KAMIPARHO–KSBSI di DPK, Sudarmanto, tidak menandatangani berita acara penetapan UMK.

Secara organisasi, FSB KAMIPARHO–KSBSI Kota Dumai juga menyatakan menolak keputusan tersebut dan akan menyampaikan surat resmi penolakan kepada Wali Kota Dumai, dengan tembusan kepada Kepala Disnaker Kota Dumai dan Dewan Pengupahan Provinsi Riau.

Surat penolakan tersebut dijadwalkan disampaikan pada Senin (23/11/2026).

Kawal Sidang Penetapan UMSK

Di sisi lain, perjuangan buruh untuk mendapatkan UMSK 2027 mulai memasuki tahapan pembahasan. Berdasarkan informasi yang diterima pihak serikat, Dewan Pengupahan Kota Dumai dijadwalkan menggelar sidang penetapan UMSK sektor industri minyak kelapa sawit dan industri turunannya pada Sabtu (21/11/2026), pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Disnaker Kota Dumai.

Menindaklanjuti agenda tersebut, FSB KAMIPARHO–KSBSI menginstruksikan seluruh anggota untuk turut mengawal jalannya sidang DPK.

Pengawalan akan dilakukan dengan pengerahan massa dari kalangan anggota yang tidak sedang bekerja, tanpa membawa alat peraga maupun pengeras suara.

Aritonang menegaskan, pihaknya berharap agenda sidang tersebut benar-benar dilaksanakan secara serius dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja sektor industri kelapa sawit dan turunannya.

"Sudah cukup lama kami memperjuangkan ini. Hampir 20 tahun persoalan UMSK menjadi harapan pekerja. Kami tegaskan, UMSK bagi industri kelapa sawit dan turunannya adalah harga mati. Jika tidak ada keputusan dan kepastian, kami siap melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar," tegasnya.

Pihaknya berharap Pemerintah Kota Dumai dan Dewan Pengupahan Kota dapat memberikan perhatian serius terhadap tuntutan buruh, sehingga UMSK 2027 untuk sektor industri pengolahan kelapa sawit dan industri turunannya dapat segera diwujudkan.

Perjuangan tersebut, lanjutnya, bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi, melainkan juga demi meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya di Kota Dumai.***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index