DUMAI – Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Dispertaru) terus mendorong pentingnya penataan ruang sebagai landasan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan peringatan Hari Tata Ruang Nasional (Hataru) 2026 yang jatuh pada 8 November.

Mengangkat tema “Transformasi Melayani Lebih Pasti – Tata Ruang Tertata, Lingkungan Terjaga, Masyarakat Sejahtera, Indonesia Maju”, Hataru tahun ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan tata ruang memiliki kaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan.

Kepala Dispertaru Kota Dumai, Muhammad Mufarizal, ST, M.IP, yang akrab disapa Faried, menyampaikan bahwa penataan ruang harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pembangunan. Sebab, kebijakan tata ruang menentukan bagaimana wilayah dikembangkan tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Menurut Faried, kepastian tata ruang dibutuhkan oleh seluruh elemen, baik masyarakat yang ingin membangun tempat tinggal, petani yang mempertahankan lahan produktif, maupun pengusaha yang memerlukan kejelasan peruntukan lahan untuk kegiatan investasi.

"Momentum Hari Tata Ruang Nasional ini hendaknya menjadi bahan evaluasi bersama dalam melihat bagaimana pembangunan Kota Dumai diarahkan. Penataan ruang harus memberikan kepastian sekaligus memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat," ujar Faried, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan tata ruang yang terencana dengan baik dapat membantu pemerintah mengantisipasi berbagai persoalan pembangunan. Di antaranya mengurangi potensi risiko bencana, menjaga kelestarian lingkungan, mendorong pemerataan pembangunan, serta menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan nyaman.

Faried menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang tidak cukup dinilai dari tersedianya dokumen perencanaan maupun cepatnya proses pelayanan administrasi. Hal yang lebih penting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

"Keberhasilan penataan ruang harus bisa dilihat dari manfaatnya. Apakah lingkungan semakin terjaga, kawasan permukiman semakin layak, pembangunan semakin merata, dan masyarakat memperoleh ruang hidup yang lebih baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Regulasi tersebut mengatur sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketiga tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan.

Meski demikian, Faried menilai tanggung jawab menjaga keteraturan ruang tidak hanya berada di tangan pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, kalangan akademisi, komunitas, dan masyarakat, sangat diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tata ruang dapat berjalan optimal.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran penting melalui partisipasi dalam memberikan masukan pada proses perencanaan maupun melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di lingkungan masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan kesesuaian tata ruang dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dampaknya bahkan berpotensi dirasakan dalam jangka panjang oleh generasi berikutnya.

Sebaliknya, penataan ruang yang dilaksanakan secara terencana, adil, dan memiliki kepastian hukum akan menjadi salah satu fondasi dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Karena itu, kita membutuhkan komitmen bersama agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Inilah bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Muhammad Mufarizal.

Melalui peringatan Hataru 2026, Dispertaru Kota Dumai berharap transformasi pelayanan penataan ruang semakin memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat. Dengan demikian, manfaat kebijakan tata ruang dapat dirasakan secara luas, tidak hanya oleh pemerintah dan kalangan investor.

Pada akhirnya, kemajuan sebuah kota tidak semata-mata diukur dari pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan, menciptakan keteraturan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***