DUMAI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai adakan giat Press Release “Realisasi Belanja APBN sampai dengan 31 Agustus 2023 di lingkup wilayah kerja KPPN Dumai secara virtual” di gedung kantor KPPN Dumai, Jl Sudirman Ujung Darat.
Giat mengundang para Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (KL) mitra kerja KPPN Dumai yang mencakup Riau Pesisir (Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, dan Kab.
Kepulauan Meranti), Pemerintah Daerah, dan Insan Pers Media Cetak/Online.
Kepala KPPN Dumai, Sukirno, sampaikan informasi mengenai Belanja APBN pada Kementerian/Lembaga dan penyaluran dana transfer ke daerah sampai dengan 31 Agustus 2023. Selain itu, dipaparkan juga progress program pemerintah terkait realisasi program pembiayaan pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Secara keseluruhan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Riau Pesisir per 31 Agustus 2023 mencapai sebesar 4,6 triliun rupiah.
Nilai ini naik sebesar 0,8 triliun rupiah atau 21% dibandingkan realisasi sampai dengan Juli 2023 sebesar 3,8 triliun rupiah.
Nilai tersebut mencakup belanja Pemerintah Pusat untuk kantor vertikal Kementerian Negara/Lembaga (KL) di daerah sebesar Rp 665,33 miliar atau 63,46% dari pagu sebesar Rp 1,04 triliun dan penyaluran dana “Transfer ke Daerah(TkD)” sebesar Rp 4,01 triliun atau 60,11% dari alokasi sebesar 6,68 triliun.
Penyaluran TKD pada tahun 2023 dilaksanakan melalui KPPN Dumai yang mencakup DAU, DBH, DAK, Hibah ke Daerah, Insentif Fiskal, dan Dana Desa.
Secara rinci, realisasi belanja KL di Riau Pesisir terbagi menjadi empat jenis belanja.
Pertama, realisasi belanja pegawai sebesar Rp 336,63 miliar atau 68,16% dari pagu sebesar Rp 493,87 miliar. Kedua, realisasi belanja barang sebesar Rp 292,21 miliar atau 61,95% dari pagu sebesar Rp 471,72 miliar.
Ketiga, realisasi untuk belanja modal sebesar Rp 30,45 miliar atau sebesar 39,66% dari pagu sebesar Rp 76,78 miliar. Terakhir untuk jenis belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp 6,02 miliar atau sebesar 100% dari pagu sebesar Rp 6,02 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan 31 Agustus 2023 sebesar 63,46% belum mencapai target nasional triwulan III 2023 sebesar 72,5%. Terdapat gap sebesar -9,04%. Meskipun masih ada waktu sebulan sebelum berakhirnya periode triwuan III, Kepala KPPN Dumai tetap mendorong satker K/L untuk melakukan akselerasi agar mencapai target realisasi nasional.
Disamping itu, untuk realisasi Transfer ke Daerah, untuk realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 998,8 Miliar (60,88%), Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 2,1 Triliun (60,88%), DAK Non Fisik mencapai Rp 557,76 Miliar (72,89%), DAK Fisik mencapai Rp 96,74 Miliar (33,26%), Dana Desa capai Rp 243,8 Miliar (65,44%), dan Insentif Fiskal khusus untuk Kota Dumai mencapai Rp8,14
Miliar (50%).
KPPN Dumai sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan dana APBN terus melakukan koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satker KL dan Pemerintah Daerah terkait akselerasi belanja APBN Kementerian Lembaga dan penyaluran Transfer ke Daerah.
Semakin cepat pelaksanaan kegiatan atas beban APBN, maka diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa APBN sebagai katalisator pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, Kepala KPPN Dumai juga menekankan pada penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa yang masih sangat rendah agar diakselerasi oleh Pemerintah Daerah terkait.
Untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Riau Pesisir, Pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembiayaan kepada pelaku usaha melalui program KUR dan UMI. KUR disalurkan melalui perbankan, sedangkan UMI disalurkan melalui Lembaga Non Perbankan.
Sampai 31 Agustus 2023, progress penyaluran program pembiayaan KUR di wilayah bayar KPPN Dumai mencapai Rp 1,27 Triliun kepada 16.941 debitur (tumbuh 46,5%). Sedangkan progress penyaluran UMI mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari jumlah transaksi maupun debitur, yakni naik sebesar 39,8% dari sebelumnya pada 31 Juli 2023 sebesar Rp 22,21 miliar dengan 4.310 debitur menjadi Rp 31,06 miliar dengan 6.023 debitur.
Pada akhir paparan, Kepala KPPN Dumai menghimbau agar masyarakat memanfaatkan program fasilitas pembiayaan pemerintah berupa KUR dan UMi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong bangkitnya UMKM sehingga perekonomian di Riau Pesisir dapat terus tumbuh.(rls/Es)
Komentar