DUMAI – Rabu (11/10/2023), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai melaksanakan kegiatan Press Release Realisasi Belanja APBN Triwulan III 2023 secara virtual.
Kegiatan mengundang para Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (KL) mitra kerja KPPN Dumai, mencakup Riau Pesisir (Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, dan Kab. Kepulauan Meranti), Pemerintah Daerah, dan Insan Pers Media Cetak/Online.
Kepala KPPN Dumai, Sukirno, sampaikan informasi mengenai progress pelaksanaan APBN pada Kementerian/Lembaga dan penyaluran dana transfer ke daerah, hingga 30 September 2023.
Selain itu, dipaparkan juga mengenai progress program pemerintah terkait realisasi program pembiayaan pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Berdasar data yang diperoleh dari Online Monitoring SPAN (OM-SPAN), pendapatan negara
sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp 5,8 triliun. Pendapatan tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 5,57 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 234,53 miliar.
Sedangkan realisasi belanja APBN di wilayah Riau Pesisir per 30 September 2023 mencapai Rp 5,76 triliun rupiah atau 73,83%.
Realisasi mencakup belanja Pemerintah Pusat untuk kantor vertikal Kementerian Negara/Lembaga (KL) di daerah sebesar Rp 751,78 miliar atau 70,5% dari pagu sebesar Rp 1,06 triliun dan penyaluran dana Transfer ke Daerah (TkD) sebesar Rp 5 triliun atau 74,36% dari alokasi sebesar Rp 6,73 triliun.
Penyaluran TKD pada tahun 2023 dilaksanakan melalui KPPN Dumai mencakup DAU, DBH, DAK, Hibah ke Daerah, Insentif Fiskal, dan Dana Desa.
Secara rinci, realisasi belanja KL di Riau Pesisir terbagi menjadi empat jenis belanja. Pertama, realisasi
dari belanja pegawai sebesar Rp 376,03 miliar atau 75,37%, dari pagu sebesar Rp 498,91 miliar.
Kedua, realisasi belanja barang sebesar Rp 329,07 miliar atau 68,48%, dari pagu sebesar Rp 480,54 miliar.
Ketiga, realisasi belanja modal sebesar Rp 40,64 miliar atau sebesar 50,26%, dari pagu sebesar Rp 80,87 miliar.
Terakhir untuk jenis belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp 6,02 miliar atau
sebesar 100%, dari pagu sebesar Rp 6,02 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan
30 September 2023 sebesar Rp 70,05%, belum mencapai target nasional triwulan III 2023 sebesar 72,5%.
Terdapat gap sebesar -2,45%, sebagai dampak dari rendahnya realisasi belanja modal.
Disamping itu, untuk realisasi Transfer ke Daerah, untuk realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 2,73 triliun (78,68%), Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 1,26 triliun (71,67%), DAK Non Fisik mencapai Rp567,47 Miliar (72%), DAK Fisik mencapai Rp 151,8 miliar (52,19%), Dana Desa mencapai Rp 277,05 M.
KPPN Dumai sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan dana APBN terus melakukan koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satker KL dan Pemerintah Daerah terkait akselerasi belanja APBN Kementerian Lembaga dan penyaluran Transfer ke Daerah.
Semakin cepat pelaksanaan kegiatan atas beban APBN, maka diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa APBN sebagai katalisator pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Secara khusus, Kepala KPPN Dumai Sukirno juga tekankan, penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa yang masih sangat rendah agar diakselerasi oleh Pemerintah Daerah terkait.
Untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Riau Pesisir, Pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembiayaan kepada pelaku usaha melalui program KUR dan UMI.
KUR disalurkan melalui perbankan, sedangkan UMI disalurkan melalui Lembaga Non Perbankan. Sampai
dengan 30 September 2023, progress penyaluran program pembiayaan KUR di wilayah bayar KPPN Dumai mencapai Rp 1,44 triliun kepada 19.095 debitur (tumbuh 18,57%).
Sedangkan progress penyaluran UMI mencapai Rp 37,42 miliar kepada 7.201 debitur (tumbuh 28,63%). Hal ini merupakan hal positif, karena dengan tingginya pembiayaan yang diberi kepada para pelaku usaha, menandakan tingginya geliat perekonomian masyarakat.
Pada akhir paparan, Sukirno menghimbau agar masyarakat memanfaatkan program fasilitas pembiayaan pemerintah berupa KUR dan UMi.
Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong bangkitnya UMKM sehingga perekonomiaan di Riau Pesisir dapat terus tumbuh.***
Komentar