DUMAI – Buntut dari pengelolaan dana anggaran publikasi yang dinilai amburadul, Walikota Dumai diminta untuk segera mengganti Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
Demikian disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Dumai, Khairul Iwan melalui Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, Iskandar Zulkarnain, Kamis (18/5).
“Tanggungjawabnya ada di Kadis Kominfotik, kekisruhan ini bakal merugikan Walikota Dumai kalau tidak segera mengganti kepalanya,” ujarnya.
Dikatakannya, media atau wartawan merupakan mitra dari pemerintah, mitra Walikota yang tengah merealisasikan visi misi serta programnya.
“Jika mereka (Diskominfotik, red) bermasalah dengan media ataupun wartawan, tentunya ini tidak baik, terlebih lagi untuk Walikota Dumai,” tambahnya.
Agar masalah ini tidak meluas, lanjut pria yang akrab disapa Kandar ini, dirinya meminta Walikota Dumai agar segera mengganti Kepala Dinas Kominfotik Kota Dumai.
“Segera ganti dengan pejabat berkompeten, agar kedepannya masalah ini tidak kembali terulang, perbaiki masalah hingga kemitraan yang sudah ada tidak rusak,” pungkasnya.
Pengelolaan Anggaran Publikasi Dinilai Amburadul
Pengelolaan anggaran publikasi di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Dumai dinilai amburadul.
Pasalnya, parameter penetapan jumlah infotorial yang didapatkan oleh perusahaan media yang sudah ditetapkan tidak baku.
Selain itu, juga soal verifikasi data perusahaan media yang ingin mengajukan kerjasama, terdapat sejumlah persyaratan yang aneh.
Demikian disampaikan salah seorang pemilik media, Ridwan kepada media ini, Senin (15/5).
Dikatakannya, anggaran yang tak seberapa itu, seharusnya tidak lagi jadi ‘mainan’ bagi pejabat, idealnya tak ada anak kandung dan anak tiri.
“Jangan ada anak kandung dan anak tiri dalam pembagian jumlah infotorial, seharusnya jumlah ini sama rata,” ujar Ridwan.
Kalau masalah nilai, lanjutnya, memang ada tingkatan, itu bukan menjadi persoalan, bagi media yang punya viewer tinggi, tentu nilainya juga semakin tinggi.
“Tapi harus transparan, jangan diklaim tinggi, tapi faktanya tidak, dan ini yang bikin rusak, terlebih lagi dengan jumlah infotorial yang lebih dari rata-rata,” tambahnya.
“Kalau memang dapat 4 infotorial, semuanya harus 4, meskipun dengan nilai yang berbeda, jangan sampai ada yang dapat belasan infotorial, terlebih lagi dengan nilai yang tak sepantasnya,” tegasnya.
Dijelaskan Ridwan, informasi yang berhasil dia kumpulkan, ternyata tahun 2022 lalu, ada beberapa media yang mendapat infotorial lebih dari jumlah biasanya.
“Ada apa? Kok bisa dapat segitu banyak? apa kualifikasinya sehingga bisa berbeda dengan media yang lainnya?,” bebernya menanyakan kebijakan pejabat Diskominfotik Dumai.
Ridwan juga menduga ada permainan dalam pengelolaan anggaran publikasi tersebut, baik itu di media online maupun media cetak.
“Kita meminta pihak terkait untuk memeriksa adanya dugaan kecurangan dalam pengelolaan anggaran publikasi ini, termasuk pada tahun-tahun sebelumnya,” pintanya. ***
Komentar