DUMAI - Ketua DPC Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Riau (IKA UIR) Kota Dumai, Viencent Moerghasini Yusuf,S.I.Kom yang juga merupakan Founder Komunitas Generasi Muda Tjitra Moergha, Ketua Harian Karang Taruna Kota Dumai, serta Ketua Harian E-Sport Indonesia (ESI) Kota Dumai, menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, dalam bangunan negara yang ingin berdiri kokoh, kejelasan struktur adalah fondasi yang tidak boleh dikaburkan.

Viencent memandang Polri bukan semata institusi teknis penegak hukum, melainkan simpul kepercayaan negara terhadap keadilan. Ia menilai, ketika Polri berada langsung di bawah Presiden, maka tanggung jawabnya menjadi satu arah, satu makna, dan satu tujuan: menjaga hukum tetap hidup di tengah masyarakat.

“Polri adalah alat negara, bukan alat kepentingan. Ia harus berdiri di bawah satu komando nasional agar tidak terpecah oleh tarik-menarik kepentingan,” ujarnya.

Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan hukum berjalan dalam ruang yang abu-abu. Kejelasan posisi Polri di bawah Presiden justru mempertegas akuntabilitas, karena setiap kebijakan, tindakan, dan arah institusi dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala negara sebagai simbol kedaulatan rakyat. Dalam struktur yang jelas, kata Viencent, kewenangan tidak liar dan kekuasaan tidak kehilangan batas.

Lebih jauh, ia menilai bahwa perdebatan soal pemindahan posisi Polri berisiko mengalihkan perhatian publik dari agenda yang jauh lebih penting.

“Bangsa ini tidak kekurangan wacana, tetapi sering kehilangan fokus. Yang kita butuhkan hari ini adalah Polri yang semakin profesional, transparan, dan berani berdiri di sisi keadilan,” tegasnya.

Reformasi internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendekatan yang humanis kepada masyarakat dinilainya sebagai prioritas utama.

Sebagai sosok yang aktif dalam dunia kepemudaan, alumni, dan olahraga digital, Viencent menekankan bahwa generasi muda membutuhkan teladan institusi negara yang tegas namun beradab.

Polri, menurutnya, harus menjadi cermin bahwa kekuatan negara tidak lahir dari kekerasan, melainkan dari kewibawaan hukum yang dijalankan dengan nurani.

Dalam semangat Tjitra Moergha—ruang di mana kata dan pikiran bersatu—Viencent mengajak publik untuk melihat isu ini dengan kejernihan berpikir dan kedewasaan bernegara.

Bagi dia, negara yang kuat bukan dibangun dari hiruk-pikuk perdebatan struktural, melainkan dari hukum yang tegak, dijaga oleh institusi yang jelas posisinya, dan dijalankan oleh aparatur yang sadar akan tanggung jawab moralnya kepada rakyat.***