DUMAI — Rencana pembukaan pasar malam di Kota Dumai, tepatnya di depan Pasar Lepin, mendapat penolakan dari sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda.
Mereka menilai keberadaan pasar malam tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha lokal.
Kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Polres Dumai perlu mempertimbangkan kembali pemberian izin kegiatan tersebut.
Menurut mereka, pasar malam kerap memicu kemacetan, potensi gangguan keamanan, serta masalah kebersihan lingkungan.
Salah satu aktivis mahasiswa, Novrizal, menyoroti adanya wahana permainan yang dinilai rawan praktik perjudian berkedok ketangkasan.
“Apa lagi permainan di dalam arena pasar malam tersebut, pasti ada unsur judi yang merusak moral masyarakat Kota Dumai,” tegas Novrizal, aktivis yang akrab disapa Novri, Rabu (03/12).
Ia menambahkan bahwa penolakan yang mereka sampaikan bukan berarti menentang hiburan rakyat, namun setiap kegiatan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
“Banyak pedagang lokal yang mengeluh karena pasar malam justru mematikan usaha harian mereka,” ujarnya.
Mahasiswa dan pemuda juga meminta pemerintah lebih memprioritaskan kegiatan ekonomi jangka panjang yang dapat memberdayakan masyarakat lokal, bukan event musiman yang dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu.
Di sisi lain, sebagian warga yang mendukung kegiatan ini menilai pasar malam bisa menjadi sarana hiburan keluarga sekaligus membuka peluang usaha bagi pedagang kecil.
Namun para pemuda menegaskan bahwa hiburan tidak boleh mengesampingkan aspek ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, mahasiswa dan pemuda mendesak Kapolres Dumai untuk mencabut izin keramaian sebelum pasar malam beroperasi.
“Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini sampai pemerintah mengambil keputusan yang bijak dan berpihak kepada masyarakat luas,” tegas Novrizal selaku koordinator massa.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Dumai dan Polres Dumai belum memberikan pernyataan resmi terkait penolakan tersebut.***
