DUMAI – Wali Kota Dumai H. Paisal memimpin Rapat Koordinasi terkait Persiapan Ganti Rugi Lahan dan Bangunan untuk proyek pembangunan tanggul Polder Segmen II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan X. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim pada Jumat (14/11/2025).
Pertemuan ini digelar sebagai langkah lanjutan Pemko Dumai dalam menangani persoalan banjir rob sekaligus memastikan proses ganti rugi lahan masyarakat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pembangunan tanggul polder menjadi salah satu program strategis dalam upaya mengurangi risiko banjir pasang air laut yang sering terjadi di kawasan pesisir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Paisal menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen kepemilikan lahan dari warga yang terdampak proyek.
“Kita ingin persoalan administrasi lahan ini benar-benar tuntas agar proses ganti rugi bisa segera dijalankan. Saya minta para Camat untuk terus berkomunikasi dengan perangkat daerah dan memastikan seluruh berkas kepemilikan masyarakat lengkap dan valid,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan agar pendataan pemilik lahan dilakukan secara rinci dan akurat, sehingga tidak memunculkan permasalahan baru di tahap berikutnya.
“Paling lambat enam bulan ke depan, semua isu terkait kepemilikan tanah harus selesai. Insyaallah, tahun 2026 proyek pembangunan tanggul sudah mulai berjalan. Pintu air yang ada sekarang juga perlu dimaksimalkan pemanfaatannya,” tambahnya.
Wali Kota berharap pembangunan tanggul polder ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi ancaman banjir rob serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekda Kota Dumai, Kepala BPN, para Kepala OPD, Camat, dan Lurah.***
.jpg)