JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrat mengkritik etika Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak pas lantaran menghadiri musyawarah rakyat (Musra) relawan serta menerima pertemuan dengan ketum-ketum parpol. Pernyataan Jansen langsung didebati oleh Politisi Senior PDIP Panda Nababan.
Hal ini dikatakan Jansen dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (17/5/2023). Panda Nababan menyebut bahwa para ketum parpol lah yang justru sowan ke Jokowi, bukan Jokowi yang mengundang.
"Jangan kau bilang etika, dengar dulu, ketua-ketua partai itu yang sowan ke Jokowi, minta tolong Jokowi," kata Panda.
"Sama seperti Prabowo ngomong ke saya, dia minta izin dulu ke Jokowi, kalau Jokowi setuju baru dia maju. Jangan etika gitu lho, kasihan Jokowi," tambahnya.
Nenurut Jansen, secara etika, tidak pas jika Jokowi mengumpulkan ketua umum (ketum) parpol dan menghadiri musyawarah rakyat (Musra) relawannya.
Jansen mulanya mengaku bingung dengan sikap Jokowi pada Musra beberapa waktu lalu. Dia mengatakan seharusnya Jokowi tegas mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres sesuai dengan sikap PDIP.
"Pak Jokowi kader partai, keputusan partainya mendukung Pak Ganjar gitu, tiba-tiba di acara kemarin 'ojo grasak-grusuk, ojo kesusu', kan gitu. Sedangkan partainya sudah memutuskan Pak Ganjar," kata Jansen.
"Kalau aku jadi hakim mahkamah partai, 'Keputusan partai sudah A, kamu kok malahan nggak ada keputusan'," tambahnya.
Jansen pun membandingkan sikap Jokowi itu dengan partainya. Dia mengatakan, kader Demokrat selalu satu suara dengan arahan partai.
"Misalnya di kabupaten Demokrat mendukung calon bupati A, kader kita di situ kemudian tidak terang benderang mengatakan dia mendukung A padahal partai sudah mendukung itu, ini menurut aku secara etika keanggotaan partai tidak partai," katanya.
Jansen kemudian mengkritik langkah Jokowi yang mengumpulkan para ketum parpol koalisinya. Menurutnya, langkah Jokowi itu tidak pas secara etika.
"Kemudian soal Pak Jokowi sebagai presiden, karena warga negara. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi mengumpulkan ketua-ketua umum partai secara hukum tidak ada yang salah," katanya.
"Karena kita bernegara ini kan konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan di bawahnya, nggak ada yang salah Pak Jokowi. Tapi secara etika menurut aku tidak pas,"sambungnya.
Sumber: detik.com
