DUMAI – Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kota Dumai (GMPP-KD) kembali menyoroti persoalan penataan fasilitas umum dan infrastruktur kota yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Setelah sebelumnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II dan III DPRD Dumai pada Jumat (28/11/2025), GMPP-KD kembali mengajukan permohonan RDP lanjutan untuk membahas sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian konkret.
Dalam RDP sebelumnya, GMPP-KD menyoroti maraknya kerusakan fasilitas umum akibat proses penggalian untuk pemasangan kabel optik dan jaringan pipa bawah tanah yang dilakukan berbagai pihak.
Sejumlah titik yang terdampak penggalian tersebut, menurut GMPP-KD, tidak dipulihkan seperti kondisi semula sehingga menimbulkan keluhan masyarakat. Mulai dari badan jalan yang rusak, trotoar berlubang, hingga utilitas publik yang terbengkalai.
Namun persoalan yang kini menjadi fokus baru GMPP-KD adalah kondisi kabel optik yang semrawut dan berseliweran di atas tiang milik PLN pada sejumlah ruas jalan di Kota Dumai.
Kondisi itu dinilai tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila kabel-kabel tersebut putus atau jatuh.
Karena itu, GMPP-KD memandang perlunya langkah tegas DPRD Dumai untuk menghadirkan RDP bersama pihak-pihak terkait, termasuk para provider internet, PLN, serta dinas teknis seperti Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Diskominfo.
Tujuannya agar ada kejelasan mengenai penanggung jawab, standar pemasangan, serta langkah-langkah pembenahan yang harus dilakukan.
“Kami kembali menyurati DPRD Dumai untuk meminta difasilitasinya RDP, kali ini berkaitan dengan keberadaan kabel optik pada tiang tumpu yang berjejer dan tampak semrawut di beberapa titik,” ujar Ridwan Syapri, perwakilan GMPP-KD, kepada sejumlah media pada Jumat (5/12) di salah satu warung kopi di Dumai.
Ridwan yang akrab disapa Ocu itu juga menegaskan bahwa persoalan kesemrawutan kabel optik bukan masalah baru. Sudah sejak lama masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penataan agar kota terlihat lebih tertib dan aman. GMPP-KD menilai bahwa tanpa adanya koordinasi dan pengawasan yang kuat dari Pemko Dumai melalui dinas terkait, masalah ini akan terus berulang.
“Surat resmi akan kami antar ke Kantor DPRD Dumai pada Senin (8/12). Kami sangat berharap permintaan RDP ini segera diakomodir, karena permasalahan tersebut sudah cukup lama menjadi perhatian publik dan belum ada solusi nyata hingga hari ini,” tegas Ocu.
GMPP-KD berharap, melalui RDP, semua pihak yang berkaitan langsung dapat duduk bersama, mengevaluasi kondisi di lapangan, dan menyusun langkah konkret agar penataan kabel di Dumai dapat segera dilakukan. Masyarakat pun diharapkan mendapatkan kepastian bahwa fasilitas umum dan estetika kota mendapat perhatian sebagaimana mestinya.***