Tokyo - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri mengadakan kunjungan resmi ke Tokyo, Jepang pada 4 Desember 2024, untuk memperkuat kerja sama antar negara dalam hal pemanfaatan data kependudukan.
Kunjungan ini dilaksanakan di dua lokasi penting, yaitu National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo. Ikut mendampingi Wamendagri Bima Arya yaitu Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum dan jajaran pejabat administrastor dan pengawas, beserta Judha Nugraha, Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), dan Maria Renata Hutagalung, Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Tokyo. Bima Arya mendorong pemanfaatan data kependudukan yang lebih efektif untuk mendukung berbagai program pemerintah.
Bima Arya menegaskan pentingnya optimalisasi data kependudukan dalam berbagai program kebijakan publik. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir adalah kunci dalam menjalankan pelayanan publik yang efektif, terutama di era digitalisasi seperti sekarang.
“Kita perlu memastikan bahwa seluruh warga negara kita, baik di dalam maupun luar negeri, tercatat dan terdata dengan baik. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Bima Arya saat melakukan kunjungan di KBRI Tokyo, Rabu (4/12/2024).
Bima Arya juga membahas peran penting Ditjen Dukcapil dalam menyediakan akses layanan kependudukan yang inklusif. Ia mengakui bahwa masih banyak wilayah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan ini, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Untuk itu, Wamendagri mendorong pemanfaatan layanan berbasis digital agar seluruh WNI dapat memanfaatkan layanan Dukcapil dengan lebih mudah, termasuk layanan lapor diri.
Dalam kesempatan yang sama, Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, juga menekankan pentingnya interoperabilitas data. Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dalam mengolah data mentah yang sangat besar. “Interoperabilitas data menjadi sangat penting agar data yang kita miliki bisa lebih cepat diolah dan dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Handayani.
Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Jepang, terutama dalam hal pengelolaan data kependudukan. Jepang yang telah maju dalam hal digitalisasi data, diharapkan dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam memajukan sistem pencatatan sipil yang lebih modern dan efisien.
“Kita bisa banyak belajar dari Jepang, terutama dalam hal pengolahan data kematian dan perlindungan data pribadi, di mana mereka telah memiliki sistem yang sangat terstruktur dan aman,” kata Bima Arya.
Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia, Judha Nugraha, juga turut mendukung gagasan ini, mengingat pentingnya data yang akurat dalam melindungi hak-hak WNI di luar negeri. Ia menambahkan, bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memfasilitasi WNI di luar negeri agar bisa mendapatkan layanan kependudukan dengan mudah, termasuk pencatatan akta kelahiran dan kematian bagi mereka yang menetap di luar negeri.
Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Tokyo, Maria Renata Hutagalung, juga menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat dan kedutaan besar di luar negeri sangatlah penting untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya. “Kami di KBRI Tokyo siap mendukung penuh segala bentuk upaya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi WNI di Jepang,” ujar Maria.
Pada akhir diskusinya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan harapan besar bahwa dengan kolaborasi lintas sektor dan negara, Indonesia dapat mencapai target-target strategis di bidang kependudukan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
“Kami yakin, dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan dari semua pihak, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, dan data kependudukan menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan itu,” tutupnya. Dukcapil***