JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan terus komitmen memberantas mafia yang ada di Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto. Ia mengatakan masih banyak mafia tanah dibeberapa daerah.
Bahkan ia sempat menjelaskan mafia tanah saat ini banyak yang bekerja sama dengan oknum aparat lembaga pemerintah.
Termasuk di antaranya oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), oknum polisi, oknum jaksa, atau pun oknum hakim.
“Sekarang modusnya itu ada, tapi kan ada mafianya, ada pemainnya, ada oknumnya. Oknum itu yang kita identifikasi adalah anggota dari BPN sendiri,” jelas Hadi, dilansir dari detik.com Rabu (12/07).
“Kemudian oknum dari camat, karena camat kan mengeluarkan PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) sementara. kepala desa, kemudian PPAT. Terorganisir. Ini semua sudah kita identifikasi. Termasuk juga mafia peradilan. Ada oknum kepolisian, ada oknum jaksa, dan hakim,” sambung mantan Panglima TNI itu.
Lebih lanjut Hadi mengungkapkan berdasarkan hasil identifikasi, ada daerah-daerah yang banyak ditemukan mafia tanah. Menurutnya wilayah paling banyak mafia tanah ada di Riau, Jawa Timur, Medan, Lampung.
“Satu itu adalah Riau, kedua Jatim (Jawa Timur), tiga Medan, empat Lampung,” terangnya.
Ia kemudian menjelaskan di kawasan ini kerap ditemui mafia tanah karena terdapat banyak tanah yang hanya bersertifikat HGU (Hak Guna Usaha).
Akibatnya banyak oknum dapat membuat kepemilikan tanah menjadi tumpang tindih.
“Kan di sana di Sumatra banyak HGU (Hak Guna Usaha), tumpang tindih. Kemudian tanah di Medan mahal. Jadi tanah yang abu-abu yang harganya tinggi, itu biasanya buat mainan para mafia,” ungkap Hadi.***
Editor: Redaksi
Komentar