JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi dan mendukung rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan menggelar halal bihalal dengan tokoh organisasi masyarakat (ormas) hingga pimpinan partai politik. HNW menilai program tersebut sangat diperlukan dan sesuai dengan sejarah dan istilah halal bihalal di awal zaman kemerdekaan.
“Pada dasarnya kegiatan halal bihalal memang dimaksudkan untuk hadirkan spirit baru, merajut persaudaraan dan persatuan, baik di antara umat Islam yang ada di ormas maupun orpol, maupun dengan sesama warga bangsa Indonesia. Saya mendukung MUI yang mengambil momentum tahun politik ini untuk ajang silaturahmi bukan hanya di kalangan tokoh-tokoh ormas dan pimpinan Agama Islam, tapi juga dengan tokoh politik dan pimpinan organisasi politik,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (16/5/2023).
HNW mengatakan kegiatan halal bihalal semestinya berlanjut bukan hanya di tahun politik, tapi juga di tahun sesudah selesainya perhelatan politik. Hal ini guna menciptakan keharmonisan antara pimpinan umat, baik yang ada di ormas maupun organisasi politik.
Dia pun bercerita halal bihalal awalnya dimulai pada tahun 1948. Saat itu, KH Abdul Wahab Hasbullah memperkenalkan istilah halal bihalal kepada Bung Karno yang ingin mendinginkan panasnya suasana politik Indonesia.
Bung Karno, kata dia, saat itu setuju menyelenggarakan pertemuan pasca Ramadan dengan mengundang semua tokoh politik ke Istana Negara. Bung Karno juga memberi judul pertemuan tersebut halal bihalal dengan semangat persahabatan, persatuan dan kemajuan bangsa.
“Halal bihalal dalam kerangka ke-Indonesiaan memang tidak sekedar kegiatan bermaaf-maafan antar umat Islam, tapi bisa juga menjadi ajang rekonsiliasi dan konsolidasi para tokoh bangsa dari latar belakang yang berbeda-beda. Bagus MUI mengingatkan kembali spirit awal diselenggarakannya istilah/kegiatan halal bihalal tersebut,” sambungnya.
HNW menyampaikan MUI akan menyelenggarakan halal bihalal tahun 2023 yang tak hanya mengundang tokoh dan pimpinan dari ormas Islam, tapi juga Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI/Kapolri, Pimpinan Organisasi Kepemudaan, Majelis Agama tingkat pusat, kementerian terkait, hingga ketua umum partai.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini pun menyebut sewajarnya halal bihalal dalam rangka konsolidasi kebangsaan tidak hanya digelar di tahun politik saja sehingga tidak membelah umat yang di ormas maupun orpol. Terlebih dinamika dan dampak negatif dari perpolitikan bisa memunculkan pembelahan di antara masyarakat di sepanjang tahunnya.
“Akan sangat bagus jika MUI terus menyelenggarakan halal bihalal yang terbuka seperti sekarang ini, setiap tahun, sehingga pembelahan bisa dikoreksi dan kohesivitas beragama dan suasana demokrasi-politik di Indonesia bisa terus terjaga dalam harmoni, dengan semboyan bineka tunggal Ika, dan persatuan Indonesia. Ini juga bukti MUI amalkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yaitu alam Ormas maupun alam Orpol,” pungkasnya.
Sumber: detik.com
Komentar