PEKANBARU — Persatuan Hijau Riau (PeHR) mengapresiasi kinerja Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam mendorong perubahan pendekatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
Ketua Umum PeHR, Hengky Primana, mengatakan perubahan tersebut menjadi sangat penting karena 2026 merupakan tahun dengan ancaman El Niño yang sangat kuat, yang meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia. Kondisi ini mengingatkan pada episode El Niño ekstrem seperti 1997–1998 yang pernah memicu bencana kebakaran dan kabut asap besar di Indonesia.
“Justru dalam situasi ancaman iklim yang sangat berat seperti sekarang, kita melihat Riau mampu melakukan penanganan secara lebih terukur. Ini yang menurut kami patut diapresiasi,” ujar Hengky.
Menurutnya, Riau memiliki sejarah panjang sebagai salah satu episentrum karhutla dan kabut asap, khususnya pada periode 2014–2019. Namun, kondisi Riau pada 2026 menunjukkan perubahan dalam pola penanganan.
“Kalau dulu kita melihat karhutla berkembang menjadi persoalan besar dan kabut asap menjadi masalah nasional, sekarang pendekatannya sudah berbeda. Ada pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan, patroli, pemadaman cepat dan kolaborasi,” katanya.
Hengky juga menanggapi pihak yang mempertanyakan, “Kalau sudah ada Green Policing, kenapa masih ada karhutla?”
Menurutnya, keberadaan api tidak otomatis menunjukkan bahwa konsep pencegahan gagal.
“Green Policing bukan berarti menjamin tidak akan ada satu pun api. Pencegahan adalah bagaimana risiko ditekan, api dideteksi lebih awal, cepat ditangani dan tidak berkembang menjadi bencana besar. Sama seperti sistem pemadam kebakaran, keberadaannya bukan berarti kebakaran tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Hengky menilai justru 2026 menjadi ujian penting bagi pendekatan tersebut karena Indonesia menghadapi kondisi El Niño yang sangat kuat. BMKG memperingatkan kondisi tersebut dapat menyebabkan musim kemarau lebih kering dan meningkatkan risiko karhutla.
Apresiasi terhadap penanganan Riau juga datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Saat meninjau penanganan karhutla di Riau pada 24 Agustus 2026, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap penanganan dan langkah preventif yang dilakukan jajaran Riau, bahkan menyebut pola tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
“Ini bukan hanya keberhasilan satu institusi. Ada TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha dan masyarakat. Tetapi tentu kita memberikan apresiasi khusus kepada Kapolda Riau karena Green Policing menjadi salah satu paradigma yang mendorong pendekatan tersebut,” ujar Hengky.
PeHR berharap momentum tersebut menjadikan Riau bukan lagi dikenal sebagai daerah penghasil kabut asap, melainkan sebagai model pencegahan dan penanganan karhutla di Indonesia.
“Dari daerah yang dulu dikenal sebagai salah satu episentrum karhutla, sekarang Riau harus berani menjadi contoh. Apalagi di tengah ancaman El Niño yang sangat kuat, kalau Riau mampu menekan dampak karhutla, itu menunjukkan bahwa investasi pada pencegahan, kesiapsiagaan dan kolaborasi memang penting,” kata Hengky.***
