SIAK – Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dalam memperjuangkan pencairan dana kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp489 miliar yang hingga kini belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat.
Aliansi menilai tertahannya dana tersebut berpotensi menghambat berbagai program pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga program beasiswa bagi putra-putri daerah.
Menurut mereka, Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Provinsi Riau berhak memperoleh dana tersebut karena merupakan bagian dari hak daerah yang harus segera dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.
Dukungan itu disampaikan oleh Syahradi Ramatul, putra daerah Kabupaten Siak yang saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Hang Tuah Pekanbaru sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pusako.
"Kami melihat Pemkab Siak sudah bekerja maksimal dan terus menjemput bola ke Pemerintah Pusat demi memperjuangkan hak masyarakat. Dana Rp489 miliar itu berasal dari kekayaan alam Siak sendiri. Jika pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga beasiswa terhambat, maka Pemerintah Pusat harus segera menyelesaikan kewajibannya," ujar Syahradi, Jumat (26/6/2026).
Syahradi menegaskan, pihaknya berdiri bersama Pemkab Siak untuk mendesak Pemerintah Pusat agar segera mencairkan dana kurang salur tersebut demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak menyampaikan tiga poin sikap. Pertama, mendesak Kementerian Keuangan RI segera melunasi dana kurang salur DBH sebesar Rp489 miliar kepada Pemkab Siak.
Kedua, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Siak dan DPRD Siak dalam menyampaikan perkembangan proses penagihan dana kepada masyarakat, sekaligus mendorong agar komunikasi publik terus diperkuat.
Ketiga, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk bersama-sama mengawal penggunaan dana tersebut agar setelah dicairkan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Selain itu, aliansi mahasiswa juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemkab Siak dalam membangun dukungan publik, baik melalui kampanye digital maupun aksi damai sebagai upaya mendorong percepatan pencairan dana kurang salur tersebut.
"Hak Siak harus kembali ke Siak. Karena itu, Pemkab Siak membutuhkan dukungan penuh seluruh elemen masyarakat agar dana tersebut segera direalisasikan demi kepentingan rakyat," tutup Syahradi.***
