DUMAI – Sejumlah pengusaha media online di Kota Dumai berencana mengajukan gugatan perdata terhadap APICAL Group terkait tunggakan pembayaran kerja sama penerbitan infotorial yang hingga kini belum diselesaikan.
Salah seorang pemilik media online di Dumai, Rio AS, menyampaikan bahwa langkah hukum akan ditempuh apabila tidak ada kejelasan mengenai pembayaran tagihan yang telah lama jatuh tempo.
“Kalau memang tidak ada penyelesaian, kami akan menempuh jalur perdata. Kami sudah cukup lama menunggu, tapi yang diterima justru kekecewaan,” ujar Rio, Senin (23/2).
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata soal nilai tagihan, melainkan juga kerugian yang dialami media akibat keterlambatan pembayaran tersebut. Menurutnya, jika perkara ini berlanjut ke ranah hukum, maka aspek kerugian selama masa penantian juga akan menjadi bagian dari tuntutan.
“Prosesnya sudah berlarut-larut. Masing-masing media tentu mengalami dampak finansial karena haknya belum dipenuhi,” tambahnya.
Para pemilik media berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka menilai, meskipun kerja sama tidak lagi dilanjutkan, kewajiban pembayaran tetap harus ditunaikan.
Sebelumnya, SMSI Kota Dumai juga menyuarakan desakan serupa. Ketua SMSI Dumai, Ganda Jaya Siregar, meminta perusahaan menunjukkan itikad baik dengan melunasi seluruh tagihan yang telah jatuh tempo.
Menurut Ganda, sebagian besar tunggakan berasal dari kerja sama tahun 2025 dan hingga Februari 2026 belum juga diselesaikan. Ia menilai alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan perusahaan tidak seharusnya menjadi dasar untuk menunda kewajiban pembayaran.
“Walaupun kerja sama dihentikan, kewajiban tetap harus diselesaikan sesuai kesepakatan,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa nilai tunggakan bervariasi, mulai dari satu hingga dua bulan pembayaran, baik untuk media online maupun media cetak.
Di sisi lain, perwakilan internal APICAL Group yang disebut bernama Faisal menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan pembayaran sesuai kemampuan perusahaan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tingkat manajemen.
Menurutnya, ada media yang telah menerima pembayaran sebagian, sementara lainnya belum menerima pembayaran karena kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pihak internal lainnya yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan manajemen pusat.
SMSI Dumai berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan demi menjaga hubungan profesional antara perusahaan dan insan pers, serta menciptakan iklim kerja sama yang transparan dan saling menghormati di Kota Dumai.***
