JAKARTA - Utang Luar Negeri Indonesia masih tembus US$398,3 miliar atau Rp5.983,4 triliun per akhir Mei 2023 kemarin, turun dibandingkan April yang US$403 miliar.
Menurut data Bank Indonesia, utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Rp5.983,4 triliun per akhir Mei 2023 lalu.
Utang tersebut turun 1,7 persen dibandingkan April yang US$403 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono merinci utang tersebut berasal dari dua sumber.
Pertama, sebesar US$192 miliar dari utang pemerintah. Ia mengatakan jumlah utang pemerintah tersebut turun jika dibandingkan April yang US$194 miliar.
Ia menambahkan penurunan posisi ULN pemerintah itu dipicu oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo.
Penurunan juga dipicu komitmen pemerintah mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
"Secara umum posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," katanya dalam keterangan resminya, dikutip dari CNN Kamis (20/07).
Sedangkan sumber kedua, utang luar negeri swasta. Ia mengatakan posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$196,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang sebesar US$199,5 miliar.
Ia menambahkan secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,6 persen (yoy).
Menurutnya, kontraksi ULN swasta ini dikontribusikan oleh semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3 persen dan 7,6 persen (yoy).
Dibandingkan dengan kontraksi 4,8 persen (yoy) dan 3,9 persen (yoy) pada bulan lalu.
Katanya, berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78 persen dari total ULN swasta.
Ia mengklaim dengan kondisi itu struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya 29,7 persen, atau turun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 30 persen.
Kesehatan juga tercermin oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3 persen dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,"
"Didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," katanya.***