DUMAI – Pemusnahan barang hasil penindakan senilai Rp4,77 miliar oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai mendapat apresiasi dari kalangan pemuda.
Namun, di balik langkah tersebut, Bea Cukai Dumai dinilai masih perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait proses hukum, khususnya mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diamankan.
Sorotan tersebut disampaikan Muhammad Ikhsan Nizar, mantan Koordinator Daerah BEM se-Kota Dumai periode 2022–2024, Ketua Persatuan Hijau Riau Kota Dumai, sekaligus Founder Arena Pemuda, Rabu (18/11).
Menurut Ikhsan, pemusnahan barang hasil penindakan periode 2023 hingga September 2026 yang dilaksanakan pada Selasa (17/11) merupakan langkah positif dalam melindungi masyarakat dan menjaga penerimaan negara.
Namun, ia menilai keberhasilan penindakan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya barang yang disita dan dimusnahkan. Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemasukan maupun peredaran barang tersebut.
"Kami mengapresiasi langkah Bea Cukai Dumai yang telah melakukan pemusnahan barang hasil penindakan dengan nilai mencapai Rp4,77 miliar. Tetapi, ada hal mendasar yang masih menjadi pertanyaan publik, yakni bagaimana tindak lanjut penegakan hukumnya? Berapa jumlah tersangka yang telah ditetapkan dan bagaimana perkembangan perkara-perkara tersebut?" ujar Ikhsan.
Ia menegaskan, jangan sampai informasi mengenai keberhasilan penindakan hanya berhenti pada nilai barang yang diamankan dan dimusnahkan, sementara perkembangan penanganan perkara serta pihak yang bertanggung jawab tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
"Publik jangan hanya disuguhkan angka miliaran rupiah dari barang yang dimusnahkan. Kami juga ingin mengetahui apakah ada tersangka yang telah diproses, berapa perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, serta apakah sudah ada putusan pengadilan. Jangan sampai barangnya dimusnahkan, tetapi masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai siapa yang bertanggung jawab," tegasnya.
Ikhsan juga mengingatkan bahwa pemusnahan barang tidak serta-merta memutus mata rantai penyelundupan maupun peredaran barang ilegal.
Jika penindakan hanya berujung pada penyitaan dan pemusnahan tanpa diikuti pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, menurutnya, hal tersebut berpotensi tidak memberikan efek jera kepada para pelaku.
"Jangan sampai bagi pemain barang ilegal, kehilangan barang hanya dianggap sebagai risiko atau ongkos bisnis. Hari ini barangnya diamankan dan dimusnahkan, tetapi besok jaringan yang sama kembali menjalankan aktivitasnya. Karena itu, pengungkapan jaringan dan pertanggungjawaban hukum harus menjadi bagian dari keberhasilan penindakan," katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Bea Cukai Dumai bersama aparat penegak hukum membuka informasi secara berkala mengenai jumlah perkara, status penyidikan, perkara yang telah dilimpahkan ke kejaksaan, putusan pengadilan, hingga denda maupun kerugian negara yang berhasil dipulihkan.
Ikhsan juga mendorong penguatan pengawasan jalur laut dan darat di Kota Dumai yang memiliki posisi strategis di kawasan Selat Malaka. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui operasi sesaat, melainkan harus menjadi langkah berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk pemuda, mahasiswa dan masyarakat pesisir.
"Kami ingin pemuda dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Partisipasi publik perlu dibuka sebagai bagian dari pengawasan, tentunya melalui mekanisme yang benar dan sesuai ketentuan hukum. Pengawasan jalur masuk barang harus diperkuat agar praktik penyelundupan dapat dicegah sejak awal," tambahnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengabaikan kerja keras Bea Cukai Dumai dan instansi terkait. Apresiasi tetap diberikan atas pemusnahan barang hasil penindakan tersebut.
Namun, ia berharap langkah tersebut menjadi pintu masuk untuk memperkuat penegakan hukum secara menyeluruh, bukan sekadar kegiatan seremonial.
"Jangan jadikan pemusnahan sebagai akhir cerita atau sekadar panggung untuk menunjukkan bahwa institusi sudah bekerja. Jadikan ini sebagai awal untuk mengungkap siapa pemain di balik barang-barang tersebut. Masyarakat Dumai membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar ditegakkan, bukan hanya barangnya yang dimusnahkan," tutup Ikhsan.
Sebelumnya, Bea Cukai Dumai memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan periode 2023 hingga September 2026 dengan total nilai mencapai Rp4.771.941.532. Dari pemusnahan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah tercatat sebesar Rp1.975.475.603.
Barang yang dimusnahkan meliputi 1.913.750 batang rokok berbagai merek, 34 unit rokok elektrik, 216 unit telepon seluler, 46 liter minuman beralkohol, 198 kemasan pakaian, sepatu dan produk tekstil bekas, 666 kemasan kosmetik, obat-obatan dan suplemen, serta 1.079 kemasan barang bekas lainnya.
Besarnya nilai barang yang dimusnahkan kini menjadi perhatian publik, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas barang hasil penindakan tersebut.***