DUMAI – Polemik terkait lambannya proses verifikasi dukungan bakal calon Ketua Umum KONI Kota Dumai periode 2026–2030 mendapat perhatian serius dari KONI Kota Dumai. Selain persoalan waktu verifikasi, muncul pula laporan dari sejumlah cabang olahraga (cabor) yang menyebut adanya dugaan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) mengarahkan dukungan kepada salah satu bakal calon.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Harian KONI Dumai, Akhmad Khadafi, menegaskan bahwa seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan harus berjalan secara objektif, transparan, serta mengacu pada aturan yang telah ditetapkan.
“Kita menanggapi polemik yang berkembang, termasuk lambatnya proses verifikasi dan adanya laporan dari beberapa cabor yang menyebut dugaan TPP mengarahkan dukungan kepada salah satu cabor. Hal ini tentu menjadi perhatian KONI,” ujar Akhmad Khadafi, (21/8).
Menurutnya, TPP memiliki posisi penting dalam memastikan seluruh proses pemilihan Ketua Umum KONI Dumai berjalan sesuai mekanisme. Karena itu, setiap anggota TPP diharapkan mampu menjaga independensi dan tidak memberikan keberpihakan kepada pihak maupun bakal calon tertentu.
“KONI mengambil langkah tegas dengan mengimbau TPP agar tetap bersikap netral dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai muncul persepsi bahwa proses ini diarahkan kepada salah satu pihak,” tegasnya.
Akhmad Khadafi menambahkan, proses verifikasi terhadap dukungan cabor harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap dokumen maupun surat dukungan perlu diperiksa secara objektif agar hasil tahapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita berharap TPP menjalankan tugas secara profesional, transparan dan tidak memihak. Semua bakal calon harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap tahapan proses,” katanya.
KONI Dumai juga berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan memberikan kesempatan kepada TPP untuk menyelesaikan proses verifikasi sesuai ketentuan.
Dengan sikap netral dan profesional, tahapan pemilihan Ketua Umum KONI Dumai periode 2026–2030 diharapkan dapat berlangsung tertib serta menghasilkan keputusan yang dapat diterima seluruh pihak.***