JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk dan menghadapi tantangan demografi nasional.
Dukungan tersebut disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menekankan bahwa isu demografi merupakan persoalan krusial yang perlu mendapatkan perhatian lintas sektor. Salah satu fokus utamanya adalah bagaimana menjaga keseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk sekaligus meningkatkan produktivitas penduduk Indonesia.
“Persoalan demografi ini sangat strategis. Kita bisa melihat contoh dari negara-negara maju seperti Jepang dan Korea, di mana angka kelahiran rendah akibat gaya hidup urban yang kompetitif dan keengganan berkeluarga,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan, negara-negara tersebut saat ini justru tengah berusaha menaikkan angka kelahiran dan mengarahkan warganya untuk kembali tinggal di desa, dengan memberikan berbagai insentif.
Indonesia, lanjutnya, sudah lebih dulu mengambil langkah strategis dalam mengatasi tantangan serupa melalui program penguatan desa, salah satunya lewat kebijakan Dana Desa. Diharapkan, kebijakan ini mampu menekan laju urbanisasi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan.
“Kalau ekonomi desa bisa berkembang, masyarakat tidak lagi perlu bergantung kepada kota untuk mencari penghidupan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Untuk itu, ia berkomitmen membangun komunikasi intensif dengan kepala daerah agar isu demografi masuk dalam agenda prioritas pemerintah daerah.
“Kalau kita ingin mereka memprioritaskan isu ini, maka kita harus bangun awareness. Kepala daerah harus paham bahwa ini menyangkut masa depan bangsa,” tegas Tito.
Ia juga menilai bahwa sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dengan pemerintah daerah sangat penting, termasuk dalam hal dukungan terhadap tenaga BKKBN yang bertugas di lapangan. Menurutnya, semakin kuat pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi, maka akan semakin besar pula dukungan terhadap pelaksanaan program-program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
“Kita harus kerja sama lintas sektor. Ini bukan hanya tugas BKKBN saja, tetapi juga seluruh komponen pemerintahan, termasuk Kemendagri dan pemda,” tutup Mendagri.
Pertemuan tersebut menandai langkah koordinasi strategis antar lembaga dalam menghadapi tantangan demografi nasional yang semakin kompleks, serta memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam menciptakan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.***